Jaksa KPK Dakwa Kasi SMP Setor Rp 200 Juta Ke Bupati Klaten

0 14

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Suramlan, terdakwa penyuap Bupati nonaktif Klaten, Sri Hartini, tampak tenang menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Rabu (29/3). Berbeda dengan sidang pertama, pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kali ini Suramlan sudah didampingi pengacara, yakni Theodorus Yosep Parera.

Pada sidang pertama, pekan lalu, Suramlan belum didampingi penasihat hukum. Suramlan mengaku, tidak memiliki uang untuk membayar penasihat hukum. Kemudian, majelis hakim menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tersebut.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dodi Sukmono, mendakwa Suramlan telah menyuap Sri Hartini demi mendapat jabatan Kasi SMP tersebut. Suap diberikan Rp 200 juta, melalui mantan Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bambang Teguh Satya.

"Di rumah dinas Bupati Klaten, terdakwa memberikan uang Rp 200 juta kepada Sri Hartini selaku bupati Klaten melalui Bambang Teguh Setya, dengan maksud memberikan jabatan kepala bidang dalam pengisian jabatan kepada terdakwa," kata Dodi Sukmono.

Dodi mengatakan, sejak bulan November 2016, Bambang telah membicarakan pergantian struktur jabatan di perangkat daerah Dinas Pendidikan Klaten. Dalam pembicaraan itu, muncul tawaran kepada para pihak yang hendak menduduki jabatan tertentu. Untuk mendapatkan jabatan tertentu, syaratnya harus memberikan setoran kepada Sri Hartini selalu bupati Klaten.

"Terdakwa berminat untuk menjadi kasi SMP dengan menyetor uang Rp 200 juta," ujar Dodi.

Namun terdakwa tidak sanggup, lalu meminta bantuan kepada Bambang untuk mencarikan pinjaman. Dalam uraian dakwaannya, jaksa menguraikan kronologi pemberian suap itu. Pada 12 Desember 2016 misalnya, Bambang mencarikan pinjaman kepada saksi Dandy.

Dandy lalu menyanggupi, namun tidak bisa dipenuhi semua Rp 200 juta. Dua hari kemudian, yaitu pada 14 Desember 2016, Bambang bertemu Dandy menyerahkan uang Rp 50 juta sebagai uang pinjaman. Bambang Setya membawa Rp 50 juta, lalu bertemu Sri Hartini.

Sri, kata Jaksa, bertanya 'Apa ada calon di tempat baru?' "Bambang menjawab, untuk Kasi SMP sudah ada, yaitu terdakwa dan sudah berikan uang, lalu Rp 50 juta sebagai uang muka," sebut jaksa.

Beberapa hari kemudian, kata jaksa, Sri Hartini memanggil saksi Slamet untuk memberikan rancangan draf pengisian jabatan di Dinas Pendidikan. "Bupati menyodorkan nama jabatan kasi, salah satunya nama terdakwa untuk menjabat kepala seksi SMP," tambah jaksa.

Atas hal itu, terdakwa keberatan. Penasihat hukum Suramlan, Theodorus Yosep Parera, mengajukan eksepsi atau nota keberatan setelah mendengar dakwaan jaksa. Parera meminta, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima atau dakwaan kabur.

"Di dalam dakwaan JPU (jaksa penuntut umum--Red) terurai secara jelas bahwa tedakwa tidak memiliki uang, tetapi karena terpaksa harus melakukan perbuatannya," katanya.

 Periksa Lagi Sri Hartini

Bupati nonaktif Klaten, Sri Hartini, kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/3). Sri Hartini merupakan satu dari dua tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Klaten. Satu tersangka lainnya, Suramlan, kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

"KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka SHT (Sri Hartini) terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Klaten," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu kemarin.

KPK resmi menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan, terkait rotasi sejumlah jabatan di Pemkab Klaten. Selain Sri, KPK juga menetapkan tersangka Kepala SMP Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan. Sri, bupati yang diusung PDIP itu diduga menerima suap sekitar Rp 2 miliar, US$ 5.700, dan 2.035 dolar Singapura dari para pihak yang 'memesan' jabatan tertentu.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita Rp 3 miliar di kamar anak Sri Hartini, Andy Purnomo, yang juga anggota DPRD Klaten. Andy diduga sebagai 'pengepul' uang jual beli jabatan.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Senin (27/3) di KPK, Andy mengakui adanya tradisi jual-beli jabatan di Pemkab Klaten. Andy tercatat telah tiga kali menghadiri pemeriksaan di KPK, yakni pada 16 dan 25 Januari serta 25 Maret.

Dugaan keterlibatan Andy muncul ketika KPK menemukan Rp 3 miliar di kamarnya yang berada di rumah dinas Sri. Penggeledahan itu dilakukan, pada 1 Januari 2017. Selain Rp 3 miliar, KPK juga menyita Rp 200 juta di kamar Sri. (kps/rtp/ant)

Category: SMP

author
No Response

Leave a reply "Jaksa KPK Dakwa Kasi SMP Setor Rp 200 Juta Ke Bupati Klaten"